KB Pascapersalinan Berdampak pada Penurunan Stunting, Ini Penjelasan Kepala BKKBN PerwakilanJabar Wahidin

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 22:18 WIB
 Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes (Dok BKKBN Jabar)
Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes (Dok BKKBN Jabar)


CIREBONRAYA - Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin menegaskan, KB Pascapersalinan (KBPP) itu penting, karena akan berdampak pada penurunan stunting.

“Karena sang ibu secara otomatis memberikan ASI ekslusif kepada si bayi, jika setelah menjalani persalinan langsung menjadi peserta KB,” kata Wahidin du sela-sela Rakor Pelayanan KB di Rumah Sakit tingkat Jawa Barat dan Orientasi Penurunan Angka Kematian Ibu melalui KBPP, di Karawang, Selasa, 2 Agustus 2022.

Terkait dengan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) tingkat Jawa Barat itu, menurut dua berkorelasi dengan KB pascapersalinan. Selain meningkatkan kepesertaan KB, hal itu sejalan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Baca Juga: PERSIB VS BORNEO FC, Robert Alberts Mengalami Dejavu, Desakan Reneout Dialami Sama Saat Liga 1 Musim Lalu

Wahidin menyampaikan, potensi cakupan pelayanan KB di rumah sakit cukup terbuka di Jawa Barat. Itu terlihat dari banyaknya rumah sakit di wilayah Jabar yang mencapai 377 unit rumah sakit. Namun saat ini baru 194 perusahaan yang melayani KBPP.

Dia berharap, ada daya tarik bagi masyarakat yang menjadi peserta KB pascapersalinan di rumah sakit. Di antaranya dengan memberikan bonus akta kelahiran bagi masyarakat yang menjadi peserta KB setelah menjalani persalinan di rumah sakit.

Di sisi lain, Wahidin mengakui, jumlah kepesertaan Keluarga Berencana (KB) di masing-masing kecamatan kabupaten/kota wilayah Jabar masih belum merata atau terjadi disparitas jumlah peserta antara kecamatan yang satu dengan lainnya. "Pemerataan peserta KB aktif itu masih masih kurang di tingkat kecamatan," katanya.

Baca Juga: Kontra BORNEO FC, PERSIB Butuh 1 Kemenangan untuk Membalikan Posisi Sulit

Wahidin memberikan contoh, dalam satu daerah, ada kecamatan tertentu yang peserta KB aktifnya di atas 50 persen. Sedangkan di kecamatan lainnya jauh di bawah 50 persen. Hal ini menurutnya menjadi 'pekerjaan rumah' bersama.

Dia mengharapkan ke depan, kepesertaan KB di masing-masing kecamatan bisa seimbang atau merata. Karena itu berkaitan dengan konteks pemerataan pembangunan.***

 

Editor: Agung Nugroho

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X