Urusi Stunting Urgen, Tapi Jangan Lupa Tugas Pokok Pengendalian Penduduk dan KB, Ini Penjelasan Deputi Adpin

CIREBONRAYA - Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso berharap, berharap kalangan media bisa menjadi kekuatan baru untuk mempercepat penurunan stunting.

Namun, lanjut Teguh, masuknya BKKBN ke dalam strategi besar percepatan stunting tidak berarti melupakan tugas pokoknya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

“Sebaliknya, strategi percepatan stunting kini memberikan perhatian lebih kepada aspek pencegahan, mulai dari perencanaan keluarga hingga 1.000 hari pertama kehidupan,” kata Teguh dalam acara Penguatan Peran Media dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat yang dihelat di Aston Pasteur Hotel, Kota Bandung, Senin, 25 April 2022.

Baca Juga: Ditangkap KPK, Susul Kakaknya Rachmat Yasin, Bupati Bogor Ade Yasin Lebaran di Penjara

Teguh mengakui harus serius memerangi stunting. Mungkin yang diburu bukan yang sekarang stunting, yang 24,45 persen di Jawa Barat. Sekarang itu kecenderungannya yang diburu adalah itu. Padahal, itu akan selesai sendiri. Mereka akan menjadi alumni.

“Tetapi yang harus kita tangani betul adalah jangan sampai yang sekarang mau hamil, kemudian mau melahirkan, atau ke depan mau nikah ini pada pertengahan 2024 ini melahirkan dengan label stunting,” tuturnya.

Dia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan BKKBN Nomor 12/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). RAN PASTI ini yang kemudian dipedomani pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Baca Juga: Penjahat yang Diringkus di Pintu Tol Pasir Koja Bermodus Pecah Kaca, Penangkapannya Viral

Di sisi lain, Teguh berpesan kepada pengurus IPKB Jawa Barat yang baru saja dikukuhkan untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat.

Hasil evaluasi media yang dilakukan BKKBN, lanjut Teguh, menunjukkan adanya stigma bahwa stunting merupakan sebuah penyakit dan mereka yang teridentifikasi stunting kerap diidentikkan dengan perisakan (bullying). Bagi keluarga, hal ini tentu tidak menguntungkan secara psikologis.

“Ini perlu diluruskan, stunting bukan penyakit. Bukan aib. Itu bisa dipulihkan dengan cara pengasuhan yang baik, penanganan yang baik, antara orang tua dan anak. Media perlu mengambil peran ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat,” tandas Teguh.

Baca Juga: Umumkan Pacar Baru, Nikita Mirzani Umbar Foto Romantisnya, Nikmir Takluk oleh Pebalap MotoGP, Ini Namanya
Teguh menegaskan, terdapat korelasi sangat erat antara stunting dengan program KB atau Bangga Kencana. Mantan Direktur Lini Lapangan BKKBN ini meyakini bahwa stunting tidak akan pernah bisa diturunkan manakala program KB gagal.

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menyampaikan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat merupakan yang pertama terbentuk di Indonesia. Gubernur Ridwan Kamil menekan keputusan TPPS pada 20 Desember 2021, sehari jelang terbitnya RAN PASTI pada 21 Desember 2021.

Namun demikian, kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota tersendat karena sejumlah alasan. Bahkan, sampai hari ini tercatat Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki TPPS di Jawa Barat.

Baca Juga: Obat Covid 19 Ditemukan, Jepang Keluar Sebagai Pemenang Lomba Menemukan Obat Virus Corona