CIREBONRAYA - Seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota diminta bekerja keras dan secara terpadu mengejar target penurunan prevalensi stunting menjadi kurang dari 14 persen pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 24 Maret 2022.
Kunjungan Presiden Jokowi tersebut turut disaksikan seluruh pemangku kepentingan terkait di berbagai wilayah, termasuk insan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di Jalan Surapati 122 Bandung.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
Di sisi lain, Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi tersebut, lanjut Presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen pada 2024 tercapai.
Baca Juga: PREDIKSI LINE UP PERSIB Vs Persik, Mission Imposible Part 1, Taklukan Macan Putih
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten TTS. Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.
Hasto membeberkan, berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
“Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT, bahkan Indonesia,” terang Hasto.
Baca Juga: Dapat Restu Dari Robert Albert, Mark Klok Pamit, Simak di Sini
Lebih jauh Hasto menjelaskan, dipilihnya Kabupaten TTS dalam kunjungan Presiden Jokowi memperlihatkan perhatian penuh pemerintah untuk penanganan persoalan angka stunting yang tinggi di daerah tersebut.
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.***
